HAKIKAT KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR SELAMA MENGUASAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Sumber Foto: Dok.Humas Untag Sby

 

Disertasi “Hakikat Kedudukan Hukum Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia” berhasil mengantarkan Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum., meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNTAG Surabaya. Ujian yang bertempat di Meeting Room, Gedung Graha Wiyata lantai 1, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tersebut dipimpin langsung oleh Rektor UNTAG Surabaya, Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. Rabu, (4/7).

 

Dwi Tatak Subagiyo menuturkan latar belakang disertasinya berawal dari ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang mengenai Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia dinyatakan terdapat perpindahan hak milik yaitu dari debitur (pemberi fidusia) ke kreditur (penerima fidusia), padahal kedudukan benda jaminan tetap pada debitur. Fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan kebendaan, oleh lembaga legislatif sudah dituangkan dalam bentuk UU NKRI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). “Namun, dalam penentuan kepastian hukum UUJF mempunyai asas tersendiri yaitu dengan asas spesialitas dan asas publitas yang dapat menciptakan situasi yang kondusif bagi kelancaran kegiatan bisnis,” jelas Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tersebut didepan tim penguji.

Dalam pembahasannya, Dwi Tatak Subagiyo menemukan beberapa kesimpulan bahwa dasar filosofis lembaga jaminan fidusia digunakan untuk menampung kebutuhan masyarakat akan pentingnya tambahan modal, yang berupa dana dalam melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dengan tetap menguasai benda modalnya dalam mempertahankan kegiatan usaha sebagai jaminan dalam memperoleh bantuan dana. Selain itu, keberadaan UUJF apabila diteliti dan dicermati ternyata tidak mengandung kepastian hukum baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Dwi Tatak Subagiyo menyarankan bahwa pemerintah perlu melakukan pembaharuan UUJF agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam penggunaan UUJF dapat menggali rumusan peraturan pembaharuan UUJF dengan menggunakan bahasa hukum, serta memasukan dalam pasal UUJF untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi pihak debitur. (ua)

www.untag-sby.ac.id